Kerjasama Harus Bebas Korupsi Dan Kolusi

Bandung, MP – Skema kerja sama pemerintah dengan pihak swasta adalah keniscayaan, dengan catatan, kerja sama itu haruslah bebas dari praktik korupsi dan kolusi. Menteri Keuangan RI (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan hal ini merupakan salah satu tantangan yang perlu untuk Kementerian Perhubungan RI (Kemenhub) di dalam mempelajari skema-skema tersebut.

“Suatu skema kerja sama dengan swasta yang sifatnya profesional dan efisien, jadi harus terbebas dari praktik korupsi,” kata Sri dalam keterangan resminya di Bandung, Jumat (2/2/2018).

Selain itu, Sri Mulyani juga mengimbau kepada Kemenhub agar fokus di dalam penggunaan APBN, utamanya untuk pembangunan di daerah-daerah di Indonesia yang belum berkembang.

Ia juga mengapresiasi dan siap membantu Kemenhub dalam peningkatan sarana konektivitas di seluruh pelosok nusantara.

Menkeu menilai Kemenhub sangat vital peranannya dalam membangun apa yang disebut konektivitas yang kompetitif dan efisiensi yang disebut ‘low cost economy’ di Indonesia sehingga akan sangat berguna bagi perbaikan tempat-tempat di seluruh pelosok tanah air.

“Saya di Kementerian Keuangan siap untuk membantu dan berpartner secara klop dengan Kementerian Perhubungan,” pungkasnya ( Jar )