Pemkot Bandung dan PKK Gelar Inventarisasi Produk Makanan
Bandung, MP – Pemerintah Kota (Pemkot) bekerja sama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Bandung menginventarisasi produk makanan anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) – PKK di Hotel Fox, Jalan Jawa, Selasa (10/3/2020). Ini merupakan upaya mengembangkan produk unggulan Kota Bandung.
Inventarisasi produk makanan bertujuan untuk mendata sekaligus memberikan arahan untuk percepatan pemasaran. Selain itu, inventarisasi juga menjadi instrumen perencanaan sekaligus alat ukur untuk menilai keberhasilan program UP2K-PKK.
“Kita menginventarisasi produk-produk UP2K-PKK dari semua kecamatan dan kelurahan. Ternyata produknya sangat banyak dan bervarian rasanya,” ujar Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana.
Ia berharapa produk unggulan warga Bandung bisa dipasarkan lebih luas. Meski pun saat ini pemasarannya masih sekitar Kota Bandung.
“Kita berharap produk unggulan ini bisa digunakan secara internal, agar pemasarannya berjalan,” tutur Yana.
Menurutnya, makanan dan minuman merupakan salah satu potensi bisnis yang prospektif. Apalagi Kota Bandung terkenal sebagai salah satu pusat wisata kuliner yang bisa memanjakan pengunjung dengan berbagai rasa.
“Saya merasa bersyukur peluang ini dimiliki TP PKK yang kemudian menggulirkan program UP2K yakni mengembangkan kegiatan usaha makanan,” ujarnya.
Berdasarkan catatan, hingga akhir desember 2019 terdapat 638 kelompok UP2K –PKK dengan jumlah 5.656 keluarga.
“Saya mengapresiasi PKK yang mampu menjalin kerja sama untuk memberikan kemudahan dalam permodalan. Oleh karena itu, inventarisasi produk makanan minuman anggota UP2K-PKK harus mampu mendata produk berdasarkan jenis, proses dan kapasitas produksi, harga serta variabel lain yang nanti bisa digunakan untuk mengembangkan kualitas dan kuantitas produk secara terukur,” pinta Yana.
Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Bandung, Siti Muntamah Oded menyampaikan UP2K ini berkelompok per kelurahan. Hampir ada 5-30 kelompok di setiap kelurahan. Jika rata-rata 10 kelompok dengan sebanyak 151 kelurahan, maka Kota Bandung memiliki lebih dari 1.500 kelompok.
Namun Sit berharap, produk kelompok tersebut mampu berdaya saing bukan hanya pasar lokal, tetapi internasional.
“Harapannya yang digagas dan dikelola PKK ini mampu unggul dan berdaya saing, memenuhi kebutuhan keluarga. Berdaya saing itu, ada bimbingan, pembinaan, soal dengan ‘packaging’, branding rasa, pemasaran modal, itu melibatkan cukup banyak. Intinya kolaborasi dengan semua stakeholder,” jelasnya.
Agar lebih berdaya saing, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung memberikan fasilitas sertifikasi halal.
“Pemkot Bandung memberikan penetrasi untuk berkreasi. Bandung itu kota tujuan wisata, ada 6 juta wisatwan yang datang. Kita berikan ruang kepada para pengrajin untuk tampil berbahan lokal, berbudaya lokal tapi berselera global, masuk pasar lokal internasional,” bebernya. (***)