PPP Imbau Uu Ruzhanul Tingkatkan Elektabilitas
Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) meminta Uu Ruzhanul Ulum terus meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya jelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Jawa Barat 2018.
“PPP mendorong Pak Uu Ruzhanul Ulum harus meningkatkan survei (elektabilitas dan popularitas). Tidak ada halangan, tidak ada masalah. Tinggal bekerja keras lagi,” Ketua Korwil Jabar, Banten, DKI Jakarta DPP PPP Nurhayati Monoarfa, di Bandung, Senin.
Menurut Nurhayati, PPP telah mantap memilih Uu Ruzhanul sebagai calon wakil gubernur untuk dipasangkan sebagai calon wakil gebernur dengan M Ridwan Kamil yang menjadi calon gubernur.
“Keputusan ini sudah resmi sehingga partai tersebut tidak akan mengubahnya lagi. Tetap Pak Uu sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat dan sudah di-SK-kan, sudah diumumkan ke publik. Kita tetap ke Pak Uu,” kata Nurhayati.
Ia mengatakan keputusan untuk menjatuh pilihan kepada Uu bukan tanpa alasan. Berdasarkan hasil survei dan kapasitas pun, Bupati Tasikmalaya itu dianggap berada di posisi yang paling baik.
“Insha Allah kami haqul yaqin Pak Uu surveinya lebih baik untuk kategori wakil gubernur. Kami menilai Uu memiliki kapasitas yang baik dan bisa melengkapi sosok Ridwan Kamil,” ujar dia.
“Sosok Pak Uu memegang kabupaten, desa-desa, dengan ada program gerbang gerakan membangun desa. Pak Ridwan Kamil ke perkotaan. Ini kombinasi sangat baik, saling melengkapi antara satu sama lain,” lanjut dia.
Sementara itu, Ketua DPP PPP Bidang Pemenangan Dayat Hidayat mengatakan, partainya akan berupaya maksimal dalam mengusung Uu sebagai calon wakil gubernur.
“Insha Allah Pak Uu adalah kader terbaik PPP, dan wajib hukumnya kita pertahankan,” katanya.
Oleh karena itu, PPP akan serius dalam memperjuangkan kadernya tersebut.
“Menjadi kewajiban partai untuk mempertahankan saudara Uu untuk mendampingi Ridwan Kamil. Salah satu pertimbangannya, Pak Uu hasil surveinya tertinggi,” katanya.
Namun, lanjut Dayat, PPP tetap menghormati sikap Ridwan Kamil yang menerima pinangan partai lain dalam kontestasi politik tersebut karena hal itu hak politik.
