LatestRagamRegional

Yudi Cahyadi : Penanganan Kemacetan di Kota Bandung Dinilai Relevan Dengan RPJMD

BANDUNG, MP – Masalah kemacetan di Kota Bandung harus ditangani tidak hanya jangka pendek atau insidentil saja, tetapi juga dengan jangka panjang.

Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung, Yudi Cahyadi, SP., saat menghadiri Forum Group Discussion (FGD) Penanganan Permasalahan Kemacetan Lalu Lintas di Kota Bandung , menyampaikan ia berharap adanya masterplan dalam penanganan masalah kemacetan di Kota Bandung. Acara FGD dilaksanakan di Hotel Savoy Homan, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Rabu (2/11/2022).

“Dalam penanganan kemacetan di Kota Bandung, dibutuhkan masterplan yang jelas sehingga bisa berdampak jangka panjang,” ujarnya.

Menurut Yudi, penanganan kemacetan di Kota Bandung dinilai relevan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan demikian, upaya penanganan macet dapat berdampak lama.

Ia menambahkan, dalam penanganan kemacetan di Kota Bandung dibutuhkan peran serta semua pihak, terlebih Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas.

“APBD Kota Bandung terbatas dalam menyelesaikan persoalan kemacetan di Kota Bandung, seperti untuk infrastruktur dan lain sebagainya,” katanya.

Ruas jalan di Kota Bandung tidak seimbang dengan jumlah kendaraan saat ini. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi yang baru dan berkualitas dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tersebut.

Salah satunya yang menjadi sorotannya yakni terkait adanya konversi angkutan kota (angkot) dari tiga unit menjadi satu bus. Hal tersebut dikarenakan jumlah angkutan kota yang sudah kebanyakan dan mulai mengganggu lalu lintas.

“Berbagai inovasi atau program penanganan yang ada terkait persoalan kemacetan harus diupayakan tidak hanya sesaat tapi harus berjangka panjang,” tuturnya.

Selain itu, program lainnya yang diklaim menyelesaikan persoalan kemacetan yakni angkot pintar yang diluncurkan pada 2016 lalu. Ia mempertanyakan bagaimana kelanjutan program tersebut.

“Inovasi atau program yang sudah ada harus jelas dan bagaimana pelaksanaannya juga harus bisa maksimal, agar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya. ***